Wacana PP Muhammadiyah Haramkan Profesi Buzzer itu Keliru

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung dan mendorong upaya mengharamkan profesi buzzer. Pasalnya, umumnya buzzer-buzzer menyebarkan hoax (berita bohong) yang menjadi sumber kegaduhan di tengah masyarakat.

“Kita sepakat wacana haramkan profesi buzzer-buzzer karena mereka itu meresahkan orang lain dan membunuh karakter orang,” ujar Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah Edy Kuscahyanto dalam Dialog Pers bertajuk “Memerangi Hoax dan Menangkal Penyalahgunaan Medsos. Perlukah Fiqih Jurnalistik?” di Jalan Menteng, Jakarta Pusat, seperti dikutip portal BeritaSatu Selasa 21 Februari 2017.

Kegemasan PP Muhammadiyah bisa dipahami jika melihat betapa maraknya peredaran informasi bohong (hoax) yang berujung fitnah dan memecahbelah masyarakat. Publik pun secara umum menyebut itu perbuatan para buzzer politik.

Buzzer itu profesi mulia di dunia online. Profesi ini dibutuhkan oleh banyak pihak, termasuk Usaha Kecil Menengah, bahkan brand-brand besar untuk menyebarluaskan informasi produknya agar dikenal publik dan kemudian laku baik di Internet maupun di tokonya. Konotasi buzzer menjadi negatif ketika politik keras pilkada melibatkan buzzer-buzzer politik, baik yang profesional (dibayar) maupun amatir (sukarela). Buzzer-buzzer politik inilah yang dituduh menjadi biang pembuatan dan penyebaran fitnah dan hoax selama pilkada ini.

Perubahan makna positif buzzer menjadi negatif ini terjadi pada kata pencitraan. Bagi brand (termasuk personal brand), pencitraan itu penting untuk menonjolkan hal-hal positif pada diri brand yang perlu diketahui publik atau target pasarnya. Namun karena politik, pencitraan itu kemudian dimaknai sebagai omdo, omong doang, membangun persespi positif di luar fakta mengenai brand itu. “Halah, itu cuma pencitraan,” begitulah komentar publik yang kesal dengan upaya politikus yang mendadak muncul ke publik dan berbuat baik.

Semoga PP Muhammadiyah  dapat membedakan buzzer sebagai profesi dengan perbuatan sebagian buzzer politik membuat atau menyebarkan hoax dan fitnah. Buzzzer politik pun tak semuanya penyebar fitnah. Profesi buzzer itu tak hanya melekat pada politik. Buzzer adalah profesi umum, di bidang apa saja.

Yang diharamkan (memang jelas haram) semestinya adalah tindakan membuat dan menyebarkan fitnah. Bukan profesinya.

Itu pendapatku. Bagaimana pendapatmu?

Related posts

4 thoughts on “Wacana PP Muhammadiyah Haramkan Profesi Buzzer itu Keliru

  1. Imam suyono

    Kalau ini pendapatku:

    1. Jika pertimbangannya krn lebih banyak mudharat drpd manfaatnya maka itu dapat difahami.

    2. Kalau melihat dr sudut manfaat saja, yg haram mutlak sekalipun pasti ada manfaatnya. Namun, jika mudharatnya jauh lbh banyak, maka melarangnya merupakan tindakan prepentif yg bijaksana.

    3. Karena perilaku melekat pada profesi, maka pelarangan thd profesi ttt akan lbh efektif mencegah munculnya perilaku (buruk) yg melekat pd profesi tab.

    4. Sekiranya keputusan “mengharamkan” tsb sandaran dalilnya sahih, maka hanya tersedia satu pilihan bagi ummat, yaitu sami’na wa atho’na..

    5. Sekian.

  2. yg haram itu perbuatannya, bukannya itu dari dulu begitu, fitnah nggak boleh?

  3. Dede

    Saya “lumayan” aktif di Muhammadiyah, termasuk di PP. Setau saya, belum ada sikap secara resmi, selain dari wacana yg digelar dari diskusi itu. Secara umum apa yg diungkapkan pak Nukman itu betul. Dan saya setuju, disini harus ada pengertian yg jelas dulu baru melihat sisi lain dan apakah ada deviasi lain. Saya kira yang dimaksud adalah Buzzer yang dibayar utk tujuan negatif. Sayangnya, beberapa teman, termasuk dari Muhammadiyah sendiri, saya kira terlalu menggeneralisir. Sangat senang saya secara pribadi, pak Nukman bisa memberikan perspektif yg lebih objektif.

  4. Waduh, bisa terancam profesi sebagian teman :))

Leave a Comment